Berita Hukum

LIPI Siapkan Masukan untuk Rancangan Peraturan Pelaksana UU Sisnas Iptek

Rabu, 2019-10-16 oleh :hukum

 

Bogor. Hukum LIPI. Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diundangkan oleh Pemerintah 13 Agustus 2019 lalu. Namun, untuk mendukung pelaksanaannya, Undang-undang yang bernomor 11 tahun 2019 (UU Sisnas IPTEK) ini mengamanatkan dua puluh dua Rancangan Peraturan Pemerintah dan tiga Rancangan Peraturan Presiden untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Melihat banyaknya peraturan yang harus disiapkan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menilai perlunya kontribusi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk LIPI. Merespon hal tersebut, LIPI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terbatas pada Jum’at, 11 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat. 

Dalam FGD tersebut, Mila Kencana, Plt. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI menyampaikan peran LIPI dalam pemajuan IPTEK nasional. “LIPI sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran penting untuk pemajuan iptek nasional tentu perlu menyumbangkan pemikirannya bagi peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek tersebut”, terang Mila Kencana.

Lebih lanjut Mila sangat mengapresiasi FGD ini karena dapat menjaring masukan dari peneliti-peneliti LIPI. Selama ini, Peneliti-peneliti LIPI sudah banyak menuangkan pikirannya terkait penelitian dalam berbagai kesempatan baik pada seminar-seminar maupun tulisan-tulisan mereka di media massa. “sehingga,” ungkap Mila, “FGD ini (bermanfaat) untuk menjaring masukan dari para peneliti LIPI yang selama ini sangat paham dengan kondisi dunia penelitian Indonesia”. 

FGD dibagi dalam empat kelompok berdasarkan klasterisasi peraturan. Kelompok Satu berkaitan dengan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membahas empat RPP yang diamanatkan UU Sisnas IPTEK. Kelompok Dua tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membahas sebelas RPP. 

Kemudian Kelompok Tiga dan Empat berturut-turut membahas tentang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membahas tiga RPP, serta tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Asing dan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan  Berisiko Tinggi dan Berbahaya yang membahas lima RPP.

Mila Berharap FGD ini dapat memperkaya materi muatan rancangan yang tengah disiapkan. “Melalui FGD ini diharapkan pemikiran mereka dapat dihimpun dan akan disampaikan kepada Kemenristekdikti untuk memperkaya materi muatan rancangan peraturan yang sedang disiapkannya”, pungkas Mila. (Isr/ed: adh)