Artikel Hukum

Mengulik Kembali Asas-Asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rabu, 2016-11-09 oleh :hukum

Persoalan Pidana yang bermunculan akhir – akhir ini di berbagai pemberitaan media, khususnya media mainstream seringkali membuat kita abai terhadap asas – asas dan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita. Apakah disengaja atau tidak, proses penindakan hukum seolah-olah kehilangan kaki-kakinya. Tidak menapak, terkatung-katung, bergerak tanpa memperhatikan prinsip keadilan, ketertiban umum, dan kemanfaatan. Hal inilah yang perlu dihindari. Jangan sampai hukum dikendalikan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab, yang menguntungkan diri mereka semata.

Secara umum, Hukum memiliki tiga tujuan pokok, yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Tiga tujuan pokok ini harus tercermin sejak awal pembentukan sampai dengan penerapannya. Dalam hal penerapan, seringkali tiga kaedah tersebut tidak sinergi, satu tujuan dapat diutamakan daripada dua tujuan lainnya. Sebagai contoh kasus Bibit-Chandra, tujuan kemanfaatan lebih diutamakan dari tujuan keadilan dan kepastian hukum.

Pada tulisan pertama ini, penulis ingin mengaitkan tiga tujuan hukum tersebut dengan asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan harapan pembaca dapat menarik garis batas-batas norma sebagai landasan dalam mengamati persoalan hukum yang muncul dimedia saat ini. Sehingga tidak terpengaruh oleh framing yang telah di setting media.

Asas-asas yang terkandung dalam KUHAP itu antara lain, satu, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Hal ini juga senada dengan UUD 1945 pasal 27, yang menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga apapun predikat seseorang, baik dia seorang professor, dokter, pengacara, rakyat kecil bahkan gubernur sekalipun tidak memiliki kekebalan hukum. Dimata hukum sama.

Kedua, Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Asas ini mengedepankan kepastian hukum atas tindakan aparatur penegak hukum untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Ketiga, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini lebih dikenal dengan istilah presumption of innocence. Untuk kasus-kasus tertentu berlaku kebalikannya, yakni presumption of guilty. Sebagai contoh untuk kasus pencucian uang sebagaimana diatur pada Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Keempat, Asas Rehabilitasi, ditujukan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Asas ini kembali sebagai rambu-rambu bagi penegak hukum, khususnya kepolisian untuk tidak harus berlandaskan hukum, karena jika tidak aparat tersebut sendiri dapat dikenakan sanksi pidana dan atau administrasi.

Kelima, asas kelima terkait dengan penyelenggaraan Peradilan yang harus dilakukan secara cepat, sederhana dan ringan biaya serta bebas, jujur dan tidak memihak. Penyelenggaraan peradilan yang ideal ini seyogyanya menjadi perhatian bersama semua pihak-pihak terkait, karena tidak sedikit pihak-pihak berpandangan sebelah mata, tidak percaya kepada lembaga peradilan ini.

Keenam, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Ketujuh, Asas yang masih ditujukan untuk tersangka, yaitu saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Kedelapan, Pemeriksaan Terdakwa. Di Pengadilan hadirnya terdakwa merupakan syarat dilakukannya pemeriksaan.

Kesembilan, Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Dewasa ini sangat banyak kasus yang ditayangkan secara live di televisi. Salah satu contohnya kasus Pembunuhan Mirna.

Kesepuluh, terakhir, terhadap pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Bersambung…

 

.<:>



Berita Hukum