JDIH-LIPI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pengunjung

Online : 1 User
Hari Ini : 69
Kemarin: 263
Bulan Ini: 7798
Tahun Ini : 38481
Total Visitor: 38482
Total Hits: 1067495 Hits


Best View in Firefox

BERITA HUKUM

LIPI SIAPKAN REGULASI PENGELOLAAN MIKROORGANISME INDONESIA

Minggu, 2018-04-22 - hukum

Mikroorganisme berupa material hidup dapat dipindahkan, dikembangbiakan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial dan komersial sehingga merupakan aset penting negara untuk dilindungi, dijaga keberlangsungan hidupnya untuk dimanfaatkan secara keberlanjutan guna kesejahteraan rakyat. Untuk itu LIPI menginisiasi menyiapkan regulasi pengelolaan mikroorganisme. Demikian dikatakan oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Enny Soedarmonowati, pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) tentang Pengelolaan Mikroorganisme, Kamis (19/4) di Hotel Century Jakarta.

Selengkapnya..


KAWAL REVISI UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990, LIPI USULKAN 7 MATERI MUATAN

Rabu, 2018-03-07 - hukum

Melalui Badan Legislasi, DPR telah mengajukan Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) kepada Pemerintah. Usulan ini menjadi solusi belum efektif dan optimalnya UU KSDAE tersebut dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma pelindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan yang mewujudkan kelestarian, berkelanjutan, kemajuan pembangunan nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum.

Selengkapnya..


RUU SISNAS IPTEK: HARAPAN DAN TANTANGAN

Jumat, 2017-10-27 - hukum

Dua tahun sudah bergulir agenda tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK). Guna membahas latar belakang, materi muatan dan tantangan dari rancangan undang-undang tersebut, LIPI bersama Pansus SISNAS IPTEK menyelenggarakan talkshow bertemakan Sistem Nasional IPTEK Indonesia: Indonesia Maju IPTEK Kuncinya.

Selengkapnya..


SINKRONISASI PENGATURAN PENGELOLAAN MIKROORGANISME

Kamis, 2017-10-26 - hukum

Sebagai entitas makhluk hidup yang berukuran mikroskopik, mikroorganisme memiliki potensi untuk dikembangkan baik secara komersial maupun non-komersial seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Potensi-potensi Mikroorganisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi, pertanian, dan industri. Namun, yang sangat disayangkan pengaturan tentang mikroorganisme secara nasional belum ada. Pengaturan yang ada hanyalah bersifat sektoral di kementerian/lembaga dan itu tidak secara khusus mengatur tentang Mikroorganisme, karena pengaturannya hanya sebatas bagian dari pengaturan Material Transfer agreement atau Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.

Selengkapnya..


JDIH LIPI BERHASIL INTEGRASI NASIONAL!!!

Kamis, 2017-07-27 - hukum

Jakarta, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI Kamis, 27 Juli 2017 resmi terintegrasi secara nasional. Jalan panjang pengintegrasian JDIH LIPI secara nasional ini telah berlangsung cukup lama, mulai dari pembangunan konten JDIH, pembangunan sistem, dan pengintegrasiannya dengan website jdihn.id (halaman web JDIH nasional) yang dibangun oleh Badan Perencanaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini tidak terlepas dari kerja sama BKHH dan TIM IT LIPI dengan Tim Teknis BPHN.

Selengkapnya..


ARTIKEL HUKUM

MENGULIK KEMBALI ASAS-ASAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Rabu, 2016-11-09 - hukum

Persoalan Pidana yang bermunculan akhir – akhir ini di berbagai pemberitaan media, khususnya media mainstream seringkali membuat kita aba

Selengkapnya..


Akhirnya Pemerintah Menerbitkan Perpu tentang Perlindungan Anak

Senin, 2016-05-30 - hukum

Dengan mempertimbangan keadaan yang genting dan memaksa, akhirnya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No

Selengkapnya..


Apakah PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya?

Senin, 2016-03-14 - hukum

UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tuga

Selengkapnya..


Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan

Rabu, 2015-11-04 - rachmat

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) -yang merupakan landasan hukum sistem peradila

Selengkapnya..


Konsultasi Seputar Hukum di lingkungan LIPI :

  • Tanya : Apa landasan peraturan mengenai perlunya membangun sistem JDIH?
    Jawab : Kepres No. 91 Tahun 1999 dan PerPres No. 33 Tahun 2012
  • Tanya : Kapan berlakunya suatu peraturan?
    Jawab : Sesuai dengan bunyi pasal 50 UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.Selengkapnya dapat dipelajari pada UU nomor 10 tahun 2004 tersebut.

Konsultasi Hukum lainnya ?