JDIH-LIPI

Regulasi Repositori Ilmiah Nasional Mendesak Diterbitkan

Jakarta, Hukum LIPI. Secara nasional data karya ilmiah, hasil penelitian dan/atau pengembangan belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu diterbitkan regulasi yang mengatur repositori dan pengelolaannya. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Mego Pinandito, Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI pada Focus Group Discussion dengan tema Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Repositori Iptek Nasional, pada tanggal 22 Oktober 2018 di Jakarta.

LEMBAGA PENYIMPAN MIKROORGANISME INACC LIPI, SIAP MENJADI INTERNATIONAL DEPOSITORY AUTHORITY

Jakarta, Hukum LIPI. Sebagai lembaga penyimpan mikroorganisme, Indonesian Culture Collection LIPI atau disingkat InaCC siap menjadi International Depository Authority. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Atit Kanti, Kepala Bidang Mikrobiologi LIPI, dalam Focus Group Discussion (FGD) Sumber Daya Genetik dan Budapest Treaty, tanggal 18-19 Oktober 2018 di Jakarta.

LIPI 1 DARI 174 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI TERINTEGRASI NASIONAL

Yogyakarta, Hukum LIPI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI merupakan satu dari 174 JDIH yang sudah berhasil terintegrasi secara nasional. Data tersebut disampaikan oleh Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Nasional Hukum-BPHN dalam sambutannya pada penyelenggaraan Workshop “Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information” tanggal 15-16 Oktober 2018, bertempat di Kota Yogyakarta.

LIPI SIAPKAN REGULASI PENGELOLAAN MIKROORGANISME INDONESIA

Mikroorganisme berupa material hidup dapat dipindahkan, dikembangbiakan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial dan komersial sehingga merupakan aset penting negara untuk dilindungi, dijaga keberlangsungan hidupnya untuk dimanfaatkan secara keberlanjutan guna kesejahteraan rakyat. Untuk itu LIPI menginisiasi menyiapkan regulasi pengelolaan mikroorganisme. Demikian dikatakan oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Enny Soedarmonowati, pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) tentang Pengelolaan Mikroorganisme, Kamis (19/4) di Hotel Century Jakarta.

KAWAL REVISI UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990, LIPI USULKAN 7 MATERI MUATAN

Melalui Badan Legislasi, DPR telah mengajukan Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) kepada Pemerintah. Usulan ini menjadi solusi belum efektif dan optimalnya UU KSDAE tersebut dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma pelindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan yang mewujudkan kelestarian, berkelanjutan, kemajuan pembangunan nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum.