Berita Hukum

LIPI 1 DARI 174 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI TERINTEGRASI NASIONAL

Jumat, 2018-10-19 oleh :

Yogyakarta, Hukum LIPI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI merupakan satu dari 174 JDIH yang sudah berhasil terintegrasi secara nasional. Data tersebut disampaikan oleh Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Nasional Hukum-BPHN dalam sambutannya pada penyelenggaraan Workshop Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information”  tanggal 15-16 Oktober 2018, bertempat di Kota Yogyakarta.

“Tercatat lebih dari 2000 anggota JDIHN seleruh Indonesia sampai akhir 2018 dan yang berhasil diintegrasikan sebanyak 174 JDIH,” tutur Yasmon. “integrasi secara nasional ini merupakan amanah dari Perpres 33 Tahun 2012,” sambung Yasmon.

Keberadaan integrasi ini untuk mendukung regulasi yang baik. Yasmon menjelaskan banyak peraturan di Indonesia yang tumpang tindih dan tidak konsisten, “Peraturan yang ada saat ini hyper regulated, tumpang tindih, tidak konsisten, banyak masalah dalam pelaksanaan (serta) inefesiensi waktu dan biaya.” Sementara itu, “Peningkatan ekonomi harus disupport dengan regulasi yang baik,” lanjut Yasmon.

Tujuan lain dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mempercepat perwujudan JDIH yang operasional secara efektif sebagai “portal” pencarian dokumen hukum dan basis data dukumen hukum. Hal ini disampaikan oleh Netty Muharni, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional – Kementerian Koordinator Ekonomi dalam sambutannya. “workhop ini terselenggara juga sebagai komitmen atas isu-isu yang muncul di Komisi Ekonomi APEC, yakni untuk meningkatkan daya saing perekonomian (adalah) dengan mengatasi inefisiensi biaya tinggi dengan peningkatan kualitas regulasi, Jelas Netty.

Workshop Peningkatan Kapasitas ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC). Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Negara, yang terdiri dari 85 dari 95 Kementerian, 51 dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan 5 Unit Eselon 1 dari Kemenkumham, dengan jumlah peserta lebih dari 200 orang. Sementara dari LIPI hadir Srining Widati dan Evasari Dwiyanti sebagai perwakilan.

Srining Widari, Perancang Peraturan Perundang Undangan LIPI menyampaikan pengitegrasian JDIH perlu dioptimalkan,“meski amanah Peraturan Presiden 2012, dari jumlah yang ada, yang terintegrasi membuktikan bahwa pelaksanaan JDIH belum optimal,” tandas Srining. “perlu support dari seluruh pihak untuk mempromosikan JDIH sebagai basis data hukum minimal di lingkungan masing-masing instansi dulu”. Tutup Srining.

(srw/ed: adh)