Berita Hukum

KAWAL REVISI UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990, LIPI USULKAN 7 MATERI MUATAN

Rabu, 2018-03-07 oleh :rachmat

 

Melalui Badan Legislasi, DPR telah mengajukan Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) kepada Pemerintah. Usulan ini menjadi solusi belum efektif dan optimalnya UU KSDAE tersebut dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma pelindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan yang mewujudkan kelestarian, berkelanjutan, kemajuan pembangunan nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum.

Menanggapi hal tersebut, LIPI sebagai Scientific Authority memiliki kewajiban ikut terlibat dalam perlindungan Sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan memberikan tujuh poin materi muatan agar bisa dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut, yakni:

1.    Perubahan dan Penambahan Definisi

2.    Perkembangan IPTEK

3.    Pelindungan

4.    Pengawetan

5.    Pemanfaatan

6.    Masyarakat Hukum Adat, dan

7.    Kerja Sama Internasional

Uraian tersebut dikeluarkan setelah dilakukan koordinasi internal terbatas LIPI yang dipimpin langsung oleh Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati, Kamis, 1 Maret 2018 di Gedung Kusnoto Bogor.

Dalam pokok rumusan perubahan dan penambahan definisi, LIPI mengusulkan penyempurnaan dan penambahan baru yakni terkait dengan definisi keanekaragaman hayati, mikroirganisme, sumber daya genetik,  Jenis Asing Invasif, rekayasa genetika, dan Bioteknologi Modern. Usulan dari definisi ini mengikuti perkembangan keilmuan terkini yang memang belum diatur dalam UU 5 tahun 1990.

Dalam Perkembangan IPTEK, LIPI juga menyoroti perkembangan synthetic biology dengan pemanfaatan bioteknologi, molekuler engineering, bioinformatics, genomic, transkriptomic, proteonic, dan merabolomic.

Terhadap konsep pelindungan, LIPI membagi menjadi dua aspek, yakni: menjaga keselamatan pada tingkat ekosistem, jenis, dan di luar kawasan konservasi; dan pemanfaatan ekosistem seperti jasa ekosistem yang sebagian keuntungannya digunakan untuk pelindungan. Selain itu, LIPI juga mengusulkan untuk wilayah konservasi minimal 30% untuk darat dan minimal 17% untuk perairan. Kemudian hal terpenting dalam pelindungan adalah dalam hal penetapan dan perubahan pelindungan wajib mendapatkan rekomendasi dari otoritas ilmiah (lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Untuk pengawetan, LIPI memfokuskan pemulihan sumber daya alam melalui tiga jalan yakni restorasi, rehabilitasi dan sistem repository nasional yang masing-masingnya perlu untuk mendapatkan jaminan dari Pemerintah.

Untuk setiap pemanfaatan Sumber daya alam hayati dan pengetahuan tradisional, LIPI mengusulkan harus dilengkapi dengan PADIA (Persetujuan atas Dasar Informasi awal/Prior informed consent). Dalam akses tersebut, dibagi menjadi tiga unsur, yakni Pemilik sumber daya, yakni Negara, Penyedia adalah Kementerian dan lembaga, dan Pengguna adalah entitas asing dan juga Indonesia. Semua pengguna diwajibkan untuk mendapatkan izin akses, kecuali terhadap otoritas ilmiah/otoritas keilmuan dalam mendukung pemberian rekomendasi ilmiah.

Dalam rekomendasi terkait Masyarakat Hukum Adat, LIPI merekomendasikan Negara untuk mendokumentasikan semua pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik dan mengatur kepemilikannya sesuai dengan tempat (locus) pengungkapan. Di samping itu, rekomendasi LIPI juga agar Masyarakat Hukum Adat menjadi subjek pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional.

Terakhir, poin rekomendasi dari LIPI terkait kerja sama internasional, penyelenggaraan keanekaragaman hayati Pemerintah Pusat dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi  internasional di bidang konservasi keanekaragaman hayati, organisasi non pemerintah dari Negara lain, dan badan usaha. Untuk kerja sama internasional LIPI yang dilakukan perorangan, LIPI tidak menyarankannya.

(.adh)