Berita Hukum

RUU SISNAS IPTEK: HARAPAN DAN TANTANGAN

Jumat, 2017-10-27 oleh :hukum

Jakarta, BKHH-LIPI. Dua tahun sudah bergulir agenda tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK). Guna membahas latar belakang, materi muatan dan tantangan dari rancangan undang-undang tersebut, LIPI bersama Pansus SISNAS IPTEK menyelenggarakan talkshow bertemakan Sistem Nasional IPTEK Indonesia: Indonesia Maju IPTEK Kuncinya.

 

Talkshow ini diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 dan masih dalam rangkaian perhelatan Indonesia Science Expo (ISE) 2017 di Balai Kartini Jakarta. Sebagai narasumber, Talkshow ini menghadirkan Dr. Muhammad Dimyati - Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan, Ir. Daryatmo Mardiyanto - Ketua Pansus Sisnas IPTEK, Dr. Laksana Tri Handoko - Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, dan Prof. Dwi Eny Djoko - Kepala Pusbindiklat LIPI. Sementara untuk peserta, talkshow dihadiri oleh undangan dari Badan Litbang Kementerian/Lembaga dan Universitas.

 

Terhadap Undang-undang nomor 18 tahun 2002, Daryatmo sebagai Ketua Pansus Sisnas IPTEK menuturkan empat kelemahan dari undang-undang tersebut, yakni belum adanya pengaturan mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada tingkat perumusan kebijakan, tingkat perencanaan program anggaran, serta tingkat pelaksanaan; belum adanya aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, sumber daya, dan jaringan penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK; Perlunya harmonisasi dengan perundangan sistem keuangan dan perencanaan nasional; hal-hal khusus dan strategis lain yang belum diatur. Di samping itu Daryatmo juga menyampaikan bahwa dengan RUU ini diharapkan, "riset dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan nasional", tutur Daryatmo.

 

Menanggapi rencana RUU ini, Dimyati sangat menyambut baik rencana perubahan Undang-undang 18 tahun 2002 tersebut. Dimyati berharap RUU yang sedang digodok ini dapat menghimpun norma-norma yang mendorong Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri dan dapat melakukan lompatan-lompatan kuantum di bidang teknologi. "teknologi dewasa ini hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, sementara Indonesia adalah bangsa yang besar", ungkap Dimyati. Terhadap RUU tersebut Dimyati pun memberikan dua catatan penting, yakni tidak adanya pembentukan lembaga baru dan tidak adanya "blocking", anggaran dari APBN. Untuk itu Dimyati mengusulkan adanya instrumen koordinasi antar lembaga litbang yang ada. Bentuknya seperti apa, Dimyati tidak menjelaskan lebih jauh.

 

Anggaran Penelitian

Tidak adanya lembaga baru dan blocking anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan RUU ini. Dilahat dari segi anggaran penelitian, Indonesia masih tergolong rendah, yakni 0,25% dari produk domistik bruto (PDB), atau berkisar Rp 2,5 Trikiun. Sementara jika mengacu kepada UNESCO, anggaran penelitian itu minimal 2% dari PDB. Karena itu lah Bambang Subiyanyo Plt. Kepala LIPI berharap ada kenaikan anggaran penelitian melalui RUU Sisnas IPTEK ini, "yang terpenting ada pasal yang menyebutkan soal anggaran", ungkap Bambang.

 

Aspek Sumber Daya Peneliti

Poin penting lain yang menjadi fokus dalam RUU ini adalah persoalan Sumber Daya Peneliti yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan (alm) Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain 2016 lalu, idealnya jumlah peneliti itu lima belas orang per satu juta penduduk. Sementara jumlah jabatan fungsional peniliti yang tercatat masih di bawah sepuluh ribu orang peneliti (belum termasuk peneliti dari swasta). Di tengah kondisi yang kekurangan peneliti tersebut, peneliti pun harus dihadapkan dengan perubahan umur pensiun, khususnya peneliti madya yang sebelumnya 65 tahun menjadi 60 tahun melalui Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

 

Hal tersebutlah yang diaspirasikan Djoko dalam RUU SISNAS IPTEK ini, "agar RUU ini dapat juga mengakomodir aspirasi dari peneliti yang harus mengakhiri karirnya sebagai peneliti tanpa persiapan". Ungkap Djoko. Sebagai tambahan, PP 11 tahun 2017 tersebut tengah diajukan judicial review, karena banyak fungsional peneliti madya khususnya yang harus pensiun Per April 2017 lalu tanpa ada persiapan wajar sebelumnya.

 

(.adh)