Berita Hukum

SINKRONISASI PENGATURAN PENGELOLAAN MIKROORGANISME

Kamis, 2017-10-26 oleh :hukum

Sebagai entitas makhluk hidup yang berukuran mikroskopik, mikroorganisme memiliki potensi untuk dikembangkan baik secara komersial maupun non-komersial seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Potensi-potensi Mikroorganisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi, pertanian, dan industri. Namun, yang sangat disayangkan pengaturan tentang mikroorganisme secara nasional belum ada. Pengaturan yang ada hanyalah bersifat sektoral di kementerian/lembaga dan itu tidak secara khusus mengatur tentang Mikroorganisme, karena pengaturannya hanya sebatas bagian dari pengaturan Material Transfer agreement atau Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.

Sekretaris Utama LIPI, Siti Nuramaliati Prijono dalam sambutannya membukan Rapat Panitia Antar Kementerian, Kamis, 12 Oktober 2017 di Cibinong menyatakan, “ Mikroorganisme jika dimanfaatkan secara baik dapat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia”. Sehingga, menurut Siti, “Pengambil kebijakan (Pemerintah.red) perlu dipahamkan bahwa mikroorganisme merupakan hal yang sangat penting”. Instrument aturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden, karena itu Siti meminta masukan dari Panitia Antar Kementerian yang hadir dapat memberikan masukan agar Rancangan Peraturan Presiden ini dapat segera ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Ardhien Nisa W. Siswono dari Kementerian Sekretaris Negara menyatakan Presiden memiliki konsen terhadap pengaturan mikroorganisme ini, sehingga Ardien setuju untuk dibuatkan regulasinya. Apalagi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme ini sudah masuk program legislasi nasional. Tidak tanggung-tanggung, Ardhien pun menyarankan sebaiknya dapat dibuat dalam bentuk Undang-undang, “mengingat sangat pentingnya regulasi ini”, tambahnya.

Urgensi kebutuhan regulasi ini tidak hanya dirasakan oleh LIPI sendiri, tapi juga oleh Kementerian-kementerian lain yang hadir, seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pertanian. Mereka mengakui, selama ini pengaturan yang hanyalah bersifat sektoral Kementerian saja, belum ada sinkornasi pengaturan yang bersifat nasional. Di samping itu, dalam penyimpanan mikrorganisme, ternyada ada juga Kementerian yang belum memiliki fasilitas lembaga penyimpanan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya pengaturan nasional tentang mikroorganisme, diharapkan Kementerian yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan mikroorganisme dapat menyimpannya pada lembaga penyimpanan yang berstandar internasional.

 

Indonesian Culture Collection (InaCC)

Salah satu poin penting dalam Rancangan Peraturan Presiden ini adalah peluang penyimpanan mikroorganisme pada lembaga penyimpanan yang berstandar internasional. Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati menyatakan salah satu lebaga penyimpanan yang  berstandar nasional itu adalah Indonesian Culture Collection (InaCC). Kedepannya Enny berharap, “salah satu syarat hasil penelitian untuk dapat masuk ke dalam jurnal terlebih dahulu disimpan di lembaga penyimpan yang diakui”, terang Enny. Di sisi lain, Ira Nurhayati Djarod dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setuju untuk InaCC menjadi pusat penyimpanan, sedangkan lembaga penyimpanan lainnya menjadi perpanjangan tangan dari InaCC.

Menanggapi hal tersebut, Siti Maimunah dari Kementerian Kesehatan mengemukakan perlunya sinkronisasi antar Lembaga Penyimpanan yang telah dimiliki, seperti pada Kementerian Kesehatan sendiri yang telah memiliki lembaga penyimpanan, namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga lainnya. Lembaga Penyimpanan pada Kementerian Kesehatan memiliki fokus dalam menyimpan virus penyakit.

 

Sinkronisasi Peraturan

Dalam pemberlakuan Rancangan Peraturan Pemerintah ini, ada beberapa peraturan dan rancangan peraturan yang perlu untuk dilakukan sinkronisasi, diantaranya adalah, satu, Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Akses dan Benefit Sharing Sumber Daya Genetik, dua, Rencana perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati, tiga, Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, empat, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan serta rencana perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan dengan dilakukannya Rapat Panitia Antar Kementerian ini, disharmoni peraturan dan rancangan peraturan dapan dihindari.

(adh)