Berita Hukum

SAATNYA REVISI PEDOMAN KERJA SAMA

Rabu, 2017-06-07 oleh :hukum

Bogor-, Dalam melaksanakan kerja sama penilitian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selalu mengacu pedoman kerja sama yang tertuang dalam Perka LIPI nomor 8 tahun 2014. Dalam perjalanannya Perka LIPI ini dirasakan memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Selasa, 6 Juni 2017, BKHH dengan mengambil tempat di Bogor, melaksanakan forum diskusi dengan mengundang Pusat Inovasi LIPI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.

Forum diskusi ini dibuka oleh Kepala Bagian Hukum LIPI, Srining Widati. Dalam pembukaannya, Srining menyorot praktik kerja sama antara pemeritah daerah dengan LIPI agar tidak menyalahi aturan terkait, khususnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, menurut Srining, “tepat menghadirkan perwakilan dari kemendagri dalam mengklarifikasi instrumen kerja sama apa yang cocok untuk dilakukan dengan LIPI”, ujap Srining.

Perlu diketahui, dalam UU 23 tahun 2014 pasal 363 (2), pemerintah daerah dapat dilakukan dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Di sini memang tidak secara ekspilisit menyatakan ruang kerja sama juga dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian seperti LIPI. Namun menurut Widodo Sigit Pudjianto, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, berpandangan kerja sama tersebut tetap dapat dilakukan, baik dengan instrument nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama (teknis).

Poin Revisi

Terdapat sepuluh poin yang menjadi pokok pembahasan pedoman kerja sama ini, yakni: Satu, Klausul kekayaan intelektual, kerahasiaan dan penempatan Logo LIPI; Dua, Kedudukan kedeputian dalam bertindak untuk dan atas nama LIPI; Tiga, Kesetaraan kedudukan dalam penandatanganan; Empat, Penggunaan template kerja sama; Lima, Pentingnya keberadaan komparisi para pihak; Enam, Mengikat atau tidaknya sebuah MOU; Tujuh, Penulisan jabatan pada bagian penandatangan; Delapan, MOU sebagai naskah kerja sama teknis; Sembilan, Bolehkah Kepala Satuan Kerja eselon IV dalam menandatangani naskah; dan  Sepuluh, Kedudukan Perpenpan RB nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah dan hubungannya dengan Pedoman Kerja Sama LIPI.

Hal lain yang perlu dalam dibahas dalam revisi pedoman kerja sama ini adalah terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan motoda penghitungan rasio yang berjalan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sangat terkait erat dengan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi di LIPI. Rangkaian tahapan revisi Perka Kerja Sama ini tidak berhenti di sini, ke depan akan ada lagi forum yang lebih besar dengan mengundang satuan kerja di LIPI yang lainnya. 

(.adh)