Berita Hukum

Manajemen PNS dan Jabatan Fungsional Peneliti

Selasa, 2017-05-16 oleh :hukum

Kampus-LIPI-Jkt, 7 April 2017 yang lalu, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP 11/2017 ini berdampak kepada jenjang kepangkatan dan jabatan dari Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Peneliti. Karena LIPI sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti, LIPI memiliki kewajiban untuk menyiapkan rancangan Peraturan Menteri PAN RB tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Rancangan Peraturan Kepala LIPI tentang petunjuk teknis jabatan Fungsional Peneliti, dan Rancangan Peraturan Kepala LIPI tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Penyesuaian/inpassing.

Merespon hal tersebut, Hari ini, Selasa, 16 Mei 2017, LIPI menyelenggarakan Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Perundang Undangan tentang Jabatan Fungsional Peneliti. Mengambil tempat di Auditorium Kampus LIPI Jakarta, hadir sebagai narasumber LT. Handoko – Deputi IPT LIPI, Joko Setiyono – Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat) LIPI dan Ratih Retno Wulandari juga dari Pusbindiklat LIPI. Konsultasi Publik ini dibuka oleh Wakil Kepala LIPI, Bambang Subiyanto dengan dihadiri peserta undangan perwakilan peneliti dari Puslitbang Kementerian dan Lembaga yang jumlahnya tidak kurang dari 120 peserta.

Dalam pembukaannya, Bambang Subiyanto menyampaikan pentingnya konsultasi publik ini dalam rangka mengikuti SOP untuk mendapatkan masukan dan pendapat sebelum Rancangan Peraturan disetujui, ditetapkan, dan diundangkan. “dengan dilaksanakannya konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan peraturan yang tidak tumpang tindih dan harmonis”, ucap Bambang. Selain itu Bambang juga menyoroti keberadaan Peneliti sebagai faktor pendorong utama bagi perkembangan ekonomi suatu negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa.

Narasumber Handoko menyampaikan lima latar belakang regulasi terkait jabatan fungsional peneliti, satu, mengikuti UU ASN, dua, evaluasi sistem maintenance di setiap jenjang, tiga, tidak adanya rangkap jabatan, empat, pemakaian sistem kombinasi terkait Hasil Kerja Minimal dan Angka Kredit, lima, Penguatan Kelompok, dan terakhir, perubahan Unsur kegiatan dan angka kredit-nya.

Selain itu, Handoko juga menyorot poin penting dari revisi Jabatan Fungsional Peneliti tersebut, yakni Penetapan formasi di setiap jenjang yang berbasis lowongan jabatan, standar kompetensi peneliti, dan penyesuaian unsur kegiatan dan angka kredit.

Narasumber berikutnya, Joko Setiyono dan Ratih Retno masing-masing menyampaikan draft perka LIPI impassing dalam jabatan fungsional peneliti dan perhitungan formasinya. Dalam mengikuti impassing terdapat lima syarat yang perlu dipenuhi, yaitu bekerja di unit kerja penelitian dan pengembangan, belum pernah diberhentikan dari jabatan fungsional peneliti, tersedia formasi, lulus uji kompetensi dan memiliki pendidikan S1, S2 atau S3. Dalam perhitungan formasi Jabatan Fungsional Peneliti hal yang dibutuhkan sangat sederhana yakni Dokumen penetapan kinerja unit kerja dan data kelompok kegiatan penelitian beserta jumlah dan jenjang peneliti existing.

Isu lain yang menjadi sorotan peserta konsultasi publik ini adalah terkait dengan batas usia pensiun berdasarkan PP 11 tahun 2017, untuk jenjang peneliti madya yang dibatasi 60 tahun yang sebelumnya adalah 65 tahun. Bagi sebagian peserta menganggap hal ini kurang adil, apalagi dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak terdapat peraturan peralihan yang mengatur bagi peneliti madya yang berumur kurang dari 60 tahun meski kurang dari satu hari untuk harus pensiun.

(adh)