Berita Hukum

Merancang Program Legislasi LIPI 2017

Jumat, 2017-03-31 oleh :

“selain evaluasi dan monitoring, target program penataan peraturan perundangan lainnya adalah menyempurnaan peraturan yang tidak lagi relevan, dan melakukan deregulasi yang menghambat pelayanan LIPI”, tambah Siti.

Sebagai bencmarking dan penguatan, workshop ini mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, Budi Setiadi, sebagai Kepala bagian hukum kekayaan negara, perusahaan, dan informasi hukum dan juga narasumber dari kemeterian riset, teknologi dan pendidikan tinggi, Prakoso sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Untuk narasumber dari internal LIPI sendiri, hadir Nur Tri Aries, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

Nur Tri menyampaikan target nilai capaian reformasi birokrasi untuk area reformasi birokrasi diharapkan dapat nilai diatas empat (4) poin, setelah sebelumnya pada tahun 2016 mendapat penilaian tiga koma sembilan enam (3,96) poin.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan satuan kerja seluruh LIPI dengan jumlah peserta tidak kurang dari 50 orang peserta. Nur Tri berharap, perwakilan satuan kerja tersebut membawa rencana legislasi masing-masing satuan kerja, “untuk dapat dijadikan program legislasi LIPI tahun 2017”, tutur Nur Tri.

Dalam workshop ini terdapat dua satker yang mengajukan rencana legislasi 2017, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat) terkait dengan petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti dan Biro Organisasi Sumber Daya Manusia terkait dengan seleksi jabatan. Hingga akhir dari workshop, daftar legislasi LIPI adalah 12 Perka dan 1 Peraturan Presiden. Rekomendasi workshop masih membuka dalam waktu satu minggu bagi satuan kerja untuk mengajukan rencana legislasi 2017.

 

.adh.