Berita Hukum

PEGAWAI TELADAN DAN AGEN PERUBAHAN BKHH 2017

Selasa, 2017-01-31 oleh :hukum

Mengawali tahun baru, Selasa, 17 Januari 2017, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI menunjuk pegawai teladan dan pegawai dengan presensi terbaik sepanjang tahun 2016 lalu. Selain itu, BKHH LIPI juga menunjuk 37 pegawai sebagai Agen Perubahan yang nantinya jadi motor penggerak perubahan di BKHH menjadi lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Ika Indah Smaradhani yang terpilih sebagai Pegawai Teladan, dipilih berdasarkan  responden dari seluruh sivitas BKHH. Sementara itu, pegawai dengan Presensi terbaik dipilih berdasarkan tingkat kehadiran pegawai, tingkat keterlambatan dan izin, serta tingkat kelengkapan pengumpulan berkas-berkas pendukung absensi tiap bulannya. Sehingga terpilih lah nama Sumaryati sebagai pegawai terbaiknya. Sedangkan untuk Agen Perubahan terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Koordinator, utusan dari bagian dan terakhir dari tim Zona Integritas.

Sekretaris Utama LIPI, Siti Nuramaliati Prijono menyampaikan apresiasinya terhadap pegawai yang terpilih. “selamat bagi pegawai teladan yang terpilih, dan semoga dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya”. Siti juga menyampaikan apresiasi terhadap BKHH karena selalu menjadi biro terdepan di lingungan Sekretaris Utama LIPI dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Semoga dengan penetapan Agen perubahan ini, mempercepat terwujudnya WBK di BKHH”, tambah Siti.

Terhadap Agen Perubahan, disematkan sebuah pin yang bertuliskan “Agen Perubahan”. Huruf “E” pada pin tersebut ditulis dengan huruf besar dan berwarna merah. Hal ini menggambarkan “energi” yang selalu menyala dan siap mempengaruhi lingkungan sekitar sesuai prinsip Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.

Nur Tri Aries, Kepala BKHH menekankan pentingnya peran Agen Perubahan dalam mewujudkan Zona Integritas di BKHH. “Sebagai Agen Perubahan, pegawai yang telah ditunjuk diharapkan perannya sebagai motor penggerak BKHH menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani”, tandas Nur Tri.

Penetapan Agen Perubahan ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Peribahan di Instansi Pemerintah. Hal perlu direncanakan setelah penetapan ini adalah program kerja Agen dan evaluasi Agen Perubahan pada satu tahun ke depan.

(adh)