Berita Hukum

MENGURAI PERSOALAN HUKUM DALAM NASKAH KERJA SAMA

Kamis, 2016-12-01 oleh :hukum

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melampaui batas-batas teritorial negara. Hal ini tidak lepas dari international Collaboration research antar negara, baik ditingkat regional maupun global. Agar tercapai hasil maksimal dan mendapat perlindungan hukum, Collaboration research tersebut perlu dituangkan dalam suatu kesepahaman bersama yang berisi komitmen serta hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sesi berbagi antara penyusun naskah karja sama di LIPI, Bagian Hukum BKHH LIPI, mengadakan  Workshop Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Mitra Asing, pada hari Rabu, 30 November 2016 di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, Bogor. Sebagai pemateri, BKHH mengundang Direktorat Perjanjian internasional Kementerian Luar Negeri, Direktorat Kekayaan Intelektual Kemenkumham, dan Kementerian Riset dan pendidikan tinggi. Sementara untuk peserta difokuskan kepada satuan kerja LIPI yang memiliki track record mitra luar negeri yang cukup banyak, seperti Pusat Penelitian Biologi, Limnologi, Bioteknologi, Geoteknologi, dan lainnya.

Nur Tri Aries, Kepala BKHH LIPI menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan workshop ini. Nur kembali mengingatkan akan tantangan riset kedepannya, “tantangan kerja sama internasional berada pada tingkat regional dan global”, ucap Nur Tri dalam sambutan pembukaannya. Karena itu “perlu peningkatan SDM dan penguraian potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan collaboration research”. Tambahnya.

Beberapa masalah hukum hal yang selalu menjadi pelik ketika dilakukan pembahasan diantaranya adalah terkait dengan pilihan hukum, forum penyelesiaan sengketa, klausul baku perlindungan kekayaan intelektual dan Genetic Resources and Traditional Knowledge (GRTK), dan penggunaan bahasa Indonesia.

Terhadap isu pilihan hukum dan forum penyelesiaan sengketa, Epafras Sehvidi Sitepu, narasuber dari Kemlu menyarankan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum negara masing-masing dan hukum internasional yang disepakati bersama. Sementara untuk penyelesaian perselisihan, Epafras menyarakan dilakukan secara damai, yakni dengan mengutamakan diskusi dan negosiasi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan arbitrasi. Meski begitu, “sebelum menentukan untuk menggunakan arbitrasi perlu dilihat kemampuan expert dari Indonesia sendiri”, tandasnya,

Narasumber berikutnya, Andriensjah dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham, memfokuskan kepada klausula baku perlindungan Kekayaan Inteklektual dan GRTK. Saat ada usulan dari Peneliti dari Biologi terkait revisi klausula GRTK menjadi Biological Resources and Traditional Knowledge, Andriensjah menyambut baik hal ini, dan semoga dapat menjadi rujukan nasional.

Meskipun jumlah peserta hanya 22 orang, workshop penyusunan naskah kerja sama dengan mitra asing ini dapat berjalan dengan lancar, disambut antusias oleh peserta. Hal terlihat dari antusiasme dari peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Terakhir, Workshop ditutup oleh Winarti Sari Marina, Koordinator Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri LIPI.

(adh)