Berita Hukum

LIPI DALAM KERANGKA REGULASI NASIONAL

Rabu, 2016-05-25 oleh :hukum

 

“Menjadi scientific authority nasional, LIPI yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dirasa masih kurang secara kelembagan, sehingga perlu  penguatan”, hal ini kembali disampaikan Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain selaku kepala LIPI pada kegiatan Workshop Penataan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan LIPI”, Senin, 23 Mei 2016 di Jakarta, yang pada kesempatan tersebut kepala LIPI ditunjuk pembicara kunci yang menyorot kedudukan dan kebutuhan regulasi LIPI, baik secara nasional maupun secara internasional.

Iskandar juga menyebutkan bahwa proses penguatan kelembagaan LIPI tersebut masih terus berlangsung, sehingga perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak dalam perwujudannya. Selain hal tersebut, Iskandar juga menyampaikan dua hal penting dalam rangka perbaikan regulasi di LIPI, yakni dengan melakukan kajian secara internal dan secara Eksternal.

Penguatan Secara Internal

Secara internal, Iskandar mengarahkan satuan-satuan kerja di lingkungan LIPI untuk melakukan kajian terhadap tugas dan fungsi masing-masing yang perlu penguatan regulasi secara nasional. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh InaCC  dan Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI. “hal ini penting guna peningkatkan peran LIPI secara nasional”. Ucap Iskandar.

Penguatan Secara Eksternal

Secara eksternal, Iskandar menyoroti peran LIPI dalam menjadi national focal point untuk program-program UNESCO, seperti International Hydrological Program (IHP), Management of Social Transportations (MOST), Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC), dan lain sebagainya. Begitupun dalam organisasi-organisasi internasional, LIPI tergabung dalam Asian Heads of Research Councils (Asia HORC), Science Council of Asia (SCA), World Assosiation of Industrial and Technological Research Organization (WAITRO), dan sebagainya.

“Dengan menjadi national focal point tergabung dalam organisasi-organisasi internasional tersebut diharapkan dilakukan pengkajian bagaimana pengaruh dan impaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia”, Iskandar menambahkan.

Workshop Penataan Perundang-undangan

Workshop ini diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI sebagai amanat dari reformasi birokrasi program penataan perundang-undangan. Dengan Mengundang seluruh satuan kerja LIPI, workshop ini tidak kurang dihadiri lima puluh orang utusan yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja, bagian TU dan Diseminasi. 

Workshop dibuka oleh Sekretaris Utama LIPI, Siti Nuramaliati Prijono, dengan juga mengundang narasumber dari Bappenas dan Kemenkumham. Pembicara dari Bappenas menyampaikan tentang Pelaksanaan Simplifikasi Regulasi untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 2016. Sementara Pembicara dari Kemenkumham, Muhammad Waliyadin, menyampaikan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Siti Nuramiliati pada pembukaan menyampaikan pelaksanaan workshop untuk, “mengetahui efektifitas pelaksanaan regulasi yang dikeluarkan oleh LIPI khususnya penerapannya di Satuan Kerja dan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan”, ucapnya. Karena itu salah satu sesi dari pelaksanaan workshp ini adalah pelaksanaan sosialisasi Perka LIPI nomor 10 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan LIPI, yang beberapa waku lalu mendapat sorotan tajam dari sivitas LIPI.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari workshop, Nur Tri Aries selaku Kepala BKHH, membacakan simpulan sebagai berikut:

1. LIPI mempunyai kewenangan sebagai scientific authority bidang keanekaragaman hayati, pengelolaan kebun raya dan pembina jabatan fungsional peneliti perlu diperkuat dengan regulasi yang ada;

2. Pengusulan regulasi  (RUU/PP/Perpres) harus dilakukan melalui pengusulan ke Komisi Regulasi Nasional yang terdiri dari Bappenas Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkeu, Sekretaris Negara, dan Kementerian Dalam Negeri, dan wajib masuk  dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP);

3. Dalam pelaksanaan monitoring regulasi nasional, Kementerian/Lembaga termasuk LIPI diminta untuk melakukan simplifikasi regulasi dengan mengisi instrumen-instrumen yang ditetapkan oleh Bapepnas;

4. BKHH harus melakukan kajian tentang peran LIPI sebagai focal point nasional khususnya terkait regulasi, dasar hukum dan penyediaan anggaran;

5. Pengusulan regulasi di lingkungan LIPI harus mengikuti standar prosedur yang berlaku dan melibatkan Tim Hukum BKHH dalam pembahasan substansi;

6. BKHH harus melakukan sinkronisasi dan kajian Peraturan-Peraturan Kepala LIPI yang sudah berlaku;

7. Satuan Kerja perlu mengkaji tugas dan fungsi serta posisi masing- masing dihubungkan dengan kewenangan LIPI secara nasional sehingga mampu menerbitkan kebijakan terkait;

8. Satuan Kerja pemrakarsa peraturan kepala LIPI wajib mensosialisasikan dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkoordinasi dengan BKHH LIPI;

9. Satuan Kerja dapat mengajukan keberatan apabila terdapat peraturan kepala LIPI yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

10. Perpres Kebun Raya LIPI merupakan pencapaian LIPI di tataran regulasi Nasional sehingga memberikan kewenangan kepada LIPI sebagai pembina Kebun Raya secara Nasional. Regulasi nasional lainnya perlu didorong agar menjadi dasar bagi penguatan kelembagaan LIPI;

Nur Tri berharap rekomendasi ini dapat dijalankan oleh seluruh satker di lingkungan LIPI. (.adh)