Berita Hukum

ARAH TINDAK SURAT PALSU

Selasa, 2016-03-01 oleh :hukum

(Cibinong-Tim Hukum) Penindakan terhadap surat palsu memasuki tahap baru. Setelah beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Pimpipan berlangsung cukup lama, kini saatnya untuk bertindak lebih serius yakni dengan melibatkan pihak berwajib.

Rekomendasi tersebut muncul dalam pembahasan tindak lanjut penanganan surat palsu pada hari Jum’at, 26 Februari 2016 di Cibinong. Pembahasan ini diinisiasi oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas sebagai respon mencari langkah strategis dalam penanganan surat palsu.

Akmadi Abbas, Wakil Kepala LIPI dalam pembukaan diskusi menyatakan,“Surat palsu sudah berlangsung cukup lama, bentuk tindakan pencegahan sudah dilaksanakan, namun tetap saja praktek surat palsu tidak berhenti”, ungkapnya. Akmadi menyadari perlu penindakan tegas dan rencana strategis untuk menghentikan beredarnya surat palsu tersebut.

MOTIV DIBALIK SURAT PALSU

Surat palsu yang mengatasnamakan pimpinan LIPI yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini hanyalah motif untuk melakukan tindak pidana berikutnya, yakni penipuan, begitulah hasil investigasi sementara Bagian Hukum. Pada tahap awal, pelaku menyebar undangan kepada Universitas atau badan diklat di daerah-daerah dengan dalih akan diadakan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan mutu Penelitian dan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Perka LIPI No. 2 Tahun 2014. Undangan tersebut biasanya dikirimkan lewat email atau surat langsung.

Dalam surat palsu disebutkan bahwa, peserta/calon korban yang mendapat undangan dan tertarik untuk memenuhinya akan diakomodir uang transport dan akomodasi yang diambil dari dana APBN. Untuk informasi lebih lanjut, pelaku juga sudah mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada surat. Setelah calon korban menelpon pelaku, calon korban diarahkan untuk menuju ATM. Korban yang penasaran dan mudah terpengaruh, melalui saluran telepon pelaku menggerakkan korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada rekening pelaku, (seperti modus penipuan via telpon dan ATM pada umumnya). Inilah tahap akhir dari penipuan, bukannya korban yang dikirim uang transport dan akomodasi, tapi korbanlah yang mentransfer uang kepada pelaku.

Rangkaian tindakan ini bisa dikatakan sangat rapi dan terstruktur. “Nomor kontak yang selalu dicantumkan langsung tidak aktif setelah tiga hari surat dikirimkan”, ungkap Agung Legowo, salah satu tim hukum BKHH. Agung menilai, kejahatan ini memiliki keorganisasian yang sangat tinggi, sehingga akan cukup sulit untuk menangkapnya kecuali dengan melibatkan pihak kepolisian.

KEJANGGALAN SURAT PALSU

Surat palsu yang dikirim oleh pelaku dapat dicirikan dengan hal berikut, pertama, pada bagian kop surat LIPI. Pada bagian kop surat tercantum nomor telepon dan fax yang bukan nomor telpon dan fax LIPI asli LIPI, untuk mengetes kebenarannya, dapat mencari nomor kontak LIPI melalui web resmi LIPI (www.lipi.go.id). Kedua, ada pernyataan bahwa transportasi dan akomodasi setiap peserta diakomodir oleh panitia. Ini tentunya menimbulkan kecurigaan, karena tidak mungkin lembaga pemerintah mengeluarkan dana tanpa ada bukti pertanggungjawaban sebelumnya.

Kejanggalan sederhana di atas tentunya butuh keaktifan setiap pihak mengidentifikasinya. Tanpa hal tersebut, memungkinkan kembali akan ada korban.

 

PERAN BKHH DALAM PENANGANAN SURAT PALSU

Nur Tri Aries, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, menyampaikan bahwa sejauh ini BKHH sudah proaktif dalam penanganan surat palsu. “Tim hukum diturunkan untuk melakukan kajian dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, sementara bagian humas melakukan solialisasi melalui jaringan medsos maupun web LIPI”. Ucapnya. Meski begitu, ternyata usaha yang dilakukan belum cukup membendung penyebaran surat palsu. Karena itu, Nur Tri menyambut baik rekomendasi rapat untuk bersikap tegas dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian. “semoga dengan tidakan seperti ini pelaku dapat ditangkap dan penyebaran surat palsu dapat dihentikan”, tambahnya.

(adh)