Berita Hukum

LIPI Tegaskan Sikap Netral dalam Pilpres 2014

Senin, 2014-07-21 oleh :admin

(Jakarta – Humas LIPI). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan untuk bersikap independen, netral atau tidak berafiliasi maupun mendukung salah satu Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu ditegaskan oleh Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Prof. Dr. Aswatini melalui siaran pers LIPI, Jumat (4/7).

Aswatini menandaskan, LIPI merupakan lembaga penelitian pemerintah dan tidak memiliki keberpihakkan pada kandidat tertentu dalam Pilpres 2014. “LIPI bersikap netral terhadap hal ini dan tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan politik praktis,” tegasnya.

Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan, lanjutnya, menanggapi sejumlah pemberitaan tentang posisi LIPI yang terkesan memihak salah satu Capres. Hal itu merujuk dari hasil survei yang telah dirilis oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI belum lama ini.

Survei itu memaparkan salah satunya peta dukungan responden terhadap Capres-Cawapres pada Pemilu 9 Juli 2014 melalui teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Hasil survei tersebut rupanya telah memunculkan berbagai pendapat yang beragam di masyarakat mengenai validitas ilmiahnya serta netralitas LIPI sebagai lembaga yang menaungi P2P.

Bukan Hanya Elektabilitas

Aswatini menjelaskan, studi ‘Perilaku Memilih’ yang dilakukan Tim P2P tidak hanya mencakup survei elektabilitas Capres-Cawapres saja. “Informasi tersebut hanya bagian kecil dari kajian menyeluruh mengenai Pemilu yang dilaksanakan oleh P2P dan telah dimulai sejak tahun 2012 silam”, tukas wanita berkacamata itu.

Di luar kegiatan survei perilaku pemilih, katanya, P2P melakukan empat kegiatan penelitian Pemilu lainnya. Di antaranya, (1) Model Alternatif Pemilu dan Demokrasi dalam Skema Presidensial: Penyusunan naskah akademik desain Pemilu dan demokrasi dalam konteks ke-Indonesiaan; (2) Menuju Sistem Pemilu Campuran untuk DPR dan DPRD di Indonesia; (3) Evaluasi Sistem Pilkada Langsung di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; (4) Perbandingan Demokrasi dan Sistem Pemilu: Studi Kasus Negara-negara Penganut Sistem Presidensial.

“Kegiatan kajian Pemilu tersebut merupakan penugasan kepada P2P sebagai upaya akademik untuk mengembangkan studi sistem Pemilu dan Pilkada di Indonesia,” jelas Aswatini.

Kepala P2P LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Harris menambahkan, studi tersebut diperlukan oleh pemerintah, parlemen dan partai politik untuk membaca pola dan kecenderungan perilaku serta aspirasi masyarakat pada kurun waktu tertentu.

P2P berkewajiban untuk memberikan pandangan akademik mengenai kecenderungan perilaku masyarakat. “Perlu kami garis bawahi keseluruhan materi survei ini fokus utamanya adalah pada perubahan dan atau pergeseran perilaku memilih masyarakat Indonesia. Perilaku pemilih merupakan suatu kajian ilmu politik yang mengalami perkembangan pesat dewasa ini,” jelas Syamsuddin.

Ia mengharapkan agar hasil survei tersebut dapat menjadi bahan penulisan naskah akademik tentang urgensi perbaikan kebijakan Pemilu yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas praktik demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. “Sama sekali tidak ada tendensi keberpihakkan pada salah satu kandidat,” ungkap Syamsuddin.