Berita Hukum

No Judul Berita Ringkasan Link
No Judul Berita Ringkasan Link
1 Regulasi Repositori Ilmiah Nasional Mendesak Diterbitkan Jakarta, Hukum LIPI. Secara nasional data karya ilmiah, hasil penelitian dan/atau pengembangan belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu diterbitkan regulasi yang mengatur repositori dan pengelolaannya. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Mego Pinandito, Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI pada Focus Group Discussion dengan tema Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Repositori Iptek Nasional, pada tanggal 22 Oktober 2018 di Jakarta. selengkapnya
2 LEMBAGA PENYIMPAN MIKROORGANISME INACC LIPI, SIAP MENJADI INTERNATIONAL DEPOSITORY AUTHORITY Jakarta, Hukum LIPI. Sebagai lembaga penyimpan mikroorganisme, Indonesian Culture Collection LIPI atau disingkat InaCC siap menjadi International Depository Authority. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Atit Kanti, Kepala Bidang Mikrobiologi LIPI, dalam Focus Group Discussion (FGD) Sumber Daya Genetik dan Budapest Treaty, tanggal 18-19 Oktober 2018 di Jakarta. selengkapnya
3 LIPI 1 DARI 174 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI TERINTEGRASI NASIONAL Yogyakarta, Hukum LIPI. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI merupakan satu dari 174 JDIH yang sudah berhasil terintegrasi secara nasional. Data tersebut disampaikan oleh Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Nasional Hukum-BPHN dalam sambutannya pada penyelenggaraan Workshop “Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information” tanggal 15-16 Oktober 2018, bertempat di Kota Yogyakarta. selengkapnya
4 LIPI SIAPKAN REGULASI PENGELOLAAN MIKROORGANISME INDONESIA Mikroorganisme berupa material hidup dapat dipindahkan, dikembangbiakan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial dan komersial sehingga merupakan aset penting negara untuk dilindungi, dijaga keberlangsungan hidupnya untuk dimanfaatkan secara keberlanjutan guna kesejahteraan rakyat. Untuk itu LIPI menginisiasi menyiapkan regulasi pengelolaan mikroorganisme. Demikian dikatakan oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Enny Soedarmonowati, pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Rpepres) tentang Pengelolaan Mikroorganisme, Kamis (19/4) di Hotel Century Jakarta. selengkapnya
5 KAWAL REVISI UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1990, LIPI USULKAN 7 MATERI MUATAN Melalui Badan Legislasi, DPR telah mengajukan Rancangan Undang-undang untuk merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) kepada Pemerintah. Usulan ini menjadi solusi belum efektif dan optimalnya UU KSDAE tersebut dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari tindakan pencurian, perusakan, dan kepunahan, sehingga untuk tercapainya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan, paradigma pelindungan perlu diperkuat dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan yang mewujudkan kelestarian, berkelanjutan, kemajuan pembangunan nasional, dan tercapainya kesejahteraan umum. selengkapnya
6 RUU SISNAS IPTEK: HARAPAN DAN TANTANGAN Dua tahun sudah bergulir agenda tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK). Guna membahas latar belakang, materi muatan dan tantangan dari rancangan undang-undang tersebut, LIPI bersama Pansus SISNAS IPTEK menyelenggarakan talkshow bertemakan Sistem Nasional IPTEK Indonesia: Indonesia Maju IPTEK Kuncinya. selengkapnya
7 SINKRONISASI PENGATURAN PENGELOLAAN MIKROORGANISME Sebagai entitas makhluk hidup yang berukuran mikroskopik, mikroorganisme memiliki potensi untuk dikembangkan baik secara komersial maupun non-komersial seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Potensi-potensi Mikroorganisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi, pertanian, dan industri. Namun, yang sangat disayangkan pengaturan tentang mikroorganisme secara nasional belum ada. Pengaturan yang ada hanyalah bersifat sektoral di kementerian/lembaga dan itu tidak secara khusus mengatur tentang Mikroorganisme, karena pengaturannya hanya sebatas bagian dari pengaturan Material Transfer agreement atau Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. selengkapnya
8 JDIH LIPI BERHASIL INTEGRASI NASIONAL!!! Jakarta, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI Kamis, 27 Juli 2017 resmi terintegrasi secara nasional. Jalan panjang pengintegrasian JDIH LIPI secara nasional ini telah berlangsung cukup lama, mulai dari pembangunan konten JDIH, pembangunan sistem, dan pengintegrasiannya dengan website jdihn.id (halaman web JDIH nasional) yang dibangun oleh Badan Perencanaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini tidak terlepas dari kerja sama BKHH dan TIM IT LIPI dengan Tim Teknis BPHN. selengkapnya
9 SAATNYA REVISI PEDOMAN KERJA SAMA Bogor-, Dalam melaksanakan kerja sama penilitian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selalu mengacu pedoman kerja sama yang tertuang dalam Perka LIPI nomor 8 tahun 2014. Dalam perjalanannya Perka LIPI ini dirasakan memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Selasa, 6 Juni 2017, BKHH melaksanakan forum diskusi dengan mengundang Pusat Inovasi LIPI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI. selengkapnya
10 Manajemen PNS dan Jabatan Fungsional Peneliti LIPI menyelenggarakan Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Perundang Undangan tentang Jabatan Fungsional Peneliti. Mengambil tempat di Auditorium Kampus LIPI Jakarta, hadir sebagai narasumber LT. Handoko – Deputi IPT LIPI, Joko Setiyono – Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat) LIPI dan Ratih Retno Wulandari juga dari Pusbindiklat LIPI. Konsultasi Publik ini dibuka oleh Wakil Kepala LIPI, Bambang Subiyanto dengan dihadiri peserta undangan perwakilan peneliti dari Puslitbang Kementerian dan Lembaga yang jumlahnya tidak kurang dari 120 peserta. selengkapnya
11 KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH CUKUP SURAT MENYURAT BKHH-Bogor, Senin, 17 Apri 2017, Biro Kerja Sama Hukum dan Humas (BKHH) LIPI menyelenggarakan workshop Penanganan Kerja Sama Penelitian dan Penyelesaian Sosialisasi Hukum. Workshop yang di helat di Bogor ini diselenggarakan dalam rangka merumuskan revisi Peraturan Kepala LIPI nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman kerja sama dan peningkatan kapasitas dalam penyelesaian perselisihan di Bidang tata usaha negara serta keterbukaan informasi publik. selengkapnya
12 TARGET 70 ABSTRAK DAN 70 KATALOG DALAM SATU HARI Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012, LIPI terus mendukung Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara nasional. Kedepannya situs website JDIH LIPI yang dapat diakses melalui alamat www.jdih.lipi.go.id, juga dapat di akses melalui website JDIH Nasional di alamat www.jdih.id. selengkapnya
13 Merancang Program Legislasi LIPI 2017 “Salah satu program peningkatan dan penguatan kualitas reformasi birokrasi adalah pada area penataan peraturan perundang-undangan”, hal ini disampaikan oleh Siti Nuramaliati Prijono, Sekretaris utama LIPI pada pembukaan Workshop Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kamis, 30 Maret 2017 di Cibinong. Secara khusus Siti menargetkan penguatan monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih, disharmonis dan pertentangan antar peraturan perundangan. selengkapnya
14 MENUJU INTEGRASI PENUH, JDIH LIPI – JDIH NASIONAL Pengintegrasian antara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LIPI dengan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional terus disempurnakan. Hal ini meliputi penyesuaian komponen standar informasi hukum yang ditampilkan, termasuk didalamnya pembuatan abstrak dan katalog perundang-undangan. selengkapnya
15 PEGAWAI TELADAN DAN AGEN PERUBAHAN BKHH 2017 Mengawali tahun baru, Selasa, 17 Januari 2017, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI menunjuk pegawai teladan dan pegawai dengan presensi terbaik sepanjang tahun 2016 lalu. Selain itu, BKHH LIPI juga menunjuk 37 pegawai sebagai Agen Perubahan yang nantinya jadi motor penggerak perubahan di BKHH menjadi lebih baik. selengkapnya
16 Law in Endangered Species by Joshua M. Alter Biro kerja sama, hukum dan humas LIPI menerima kedatangan Dosen tamu dari St. John University, Selasa, 6 Desember 2016 di Kampus LIPI Gatot Subroto. selengkapnya
17 MENGURAI PERSOALAN HUKUM DALAM NASKAH KERJA SAMA Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melampaui batas-batas teritorial negara. Hal ini tidak lepas dari international Collaboration research antar negara, baik ditingkat regional maupun global. Agar tercapai hasil maksimal dan mendapat perlindungan hukum, Collaboration research tersebut perlu dituangkan dalam suatu kesepahaman bersama yang berisi komitmen serta hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. selengkapnya
18 HUKUM DALAM MENGAWAL MASA DEPAN LIPI banyak faktor yang mendukung sebuah institusi untuk menjadi besar, salah satunya adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang menggerakkan institusi tersebut. LIPI sebagai lembaga penelitian terbesar di indonesia, yang selalu bergerak dinamis menjawab tantangan zaman, perlu selalu dilakukan up grading kemampuan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Hukum dalam Penanganan Permasalahan Hukum. selengkapnya
19 PNS Masih Bisa Ikut PKPA dan Ujian Profesi Advokad UU Advokat melarang pegawai negeri atau pejabat negara untuk diangkat menjadi advokat, bukan mengikuti ujian dan PKPA. selengkapnya
20 LIPI DALAM KERANGKA REGULASI NASIONAL “Menjadi scientific authority nasional, LIPI yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dirasa masih kurang secara kelembagan, sehingga perlu penguatan”, hal ini kembali disampaikan Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain selaku kepala LIPI pada kegiatan Workshop Penataan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan LIPI” selengkapnya
21 PELUANG KERJA SAMA LIPI DENGAN IULI Sebagai institusi pemerintah yang memfokuskan pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sangat mendukung peluang terciptanya kerjasama-kerjasama dengan berbagai institusi baik itu sesama lembaga penelitian, Pemerintah daerah, maupun dengan universitas. selengkapnya
22 ASPEK HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI “Berbicara hukum tidak melulu membahas peraturan perundang-undangangan maupun perjanjanjian kerja sama semata. Hukum harus mampu melihat ilmu pengetahuan dari aspek hukum sendiri” selengkapnya
23 ARAH TINDAK SURAT PALSU Penindakan terhadap surat palsu memasuki tahap baru. Setelah beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Pimpipan berlangsung cukup lama, kini saatnya untuk bertindak lebih serius yakni dengan melibatkan pihak berwajib. selengkapnya
24 BKHH LIPI MENYONGSONG 2016 : KINERJA, RB, dan Zona Integritas Penggantian tahun dari 2015 menuju 2016 membawa angin baru bagi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI. Terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian. Salah satu diantaranya adalah Sentralisasi Pengelolaan Anggaran DIPA 2016, dimana Kuasa Pengguna Anggaran berada di Sekretaris Utama LIPI dan Pejabat Pembuat Komitmennya adalah kepala Biro. “Tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi”, begitu ucap Nur Tri Aries, Kepala BKHH LIPI dalam Rapat Koordinasi BKHH yang berlangsung pada Kamis, 14 Januari 2016 di Kampus LIPI Jakarta. selengkapnya
25 Merespon Penggabungan Ristek dan Dikti, LIPI Kaji Posisi Lembaga Penelitian (Jakarta-Humas LIPI). Dalam merespon perubahan sesuai visi dan misi pemerintahan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) gelar diskusi "Reposisi,Refokusing, dan Revitalisasi Peran LIPI sebagai Lembaga Penelitian dalam Kabinet Kerja". Diskusi yang digelar pada Kamis (20/11) di Auditorium Utama LIPI ini ditujukan untuk melihat posisi dan peran LIPI secara kelembagaan untuk membantu presiden sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini terutama pasca penggabungan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). "Tantangan ke depan bagi LIPI semakin berat, semakin tingginya tuntutan kinerja dari para stakeholder terhadap LIPI, membuat LIPI harus semakin nyata memberikan kontribusi bagi bangsa," ungkap Kepala LIPI, Prof. Iskandar Zulkarnain. Sejak pembentukannya, lanjut Iskandar, LIPI telah banyak mengalami perubahan. "Namun, LIPI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) adalah harga mati," tegas Iskandar. selengkapnya
26 LIPI Perlu Miliki Pengacara Handal untuk Tangani Masalah Hukum Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek (BKPI) LIPI menyelenggarakan In House Legal Training dengan tema "Peningkatan Kemampuan Beracara dalam Persidangan Litigasi dan Non Litigasi Bidang Hukum Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara". Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Permata Bogor, pada Senin-Selasa (19-20/5) lalu, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sivitas LIPI dalam memahami praktik beracara di persidangan litigasi dan non litigasi bidang hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. selengkapnya
27 LIPI Tegaskan Sikap Netral dalam Pilpres 2014 (Jakarta - Humas LIPI). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menegaskan untuk bersikap independen, netral atau tidak berafiliasi maupun mendukung salah satu Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal itu ditegaskan oleh Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI Prof. Dr. Aswatini melalui siaran pers LIPI, Jumat (4/7). Aswatini menandaskan, LIPI merupakan lembaga penelitian pemerintah dan tidak memiliki keberpihakkan pada kandidat tertentu dalam Pilpres 2014. "LIPI bersikap netral terhadap hal ini dan tidak pernah menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan politik praktis," tegasnya. selengkapnya