JDIH-LIPI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pengunjung

Online : 1 User
Hari Ini : 140
Kemarin: 335
Bulan Ini: 3190
Tahun Ini : 3190
Total Visitor: 658826
Total Hits: 905508 Hits


Best View in Firefox

BERITA HUKUM

RUU SISNAS IPTEK: HARAPAN DAN TANTANGAN

Jumat, 2017-10-27 - hukum

Dua tahun sudah bergulir agenda tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK). Guna membahas latar belakang, materi muatan dan tantangan dari rancangan undang-undang tersebut, LIPI bersama Pansus SISNAS IPTEK menyelenggarakan talkshow bertemakan Sistem Nasional IPTEK Indonesia: Indonesia Maju IPTEK Kuncinya.

Selengkapnya..


SINKRONISASI PENGATURAN PENGELOLAAN MIKROORGANISME

Kamis, 2017-10-26 - hukum

Sebagai entitas makhluk hidup yang berukuran mikroskopik, mikroorganisme memiliki potensi untuk dikembangkan baik secara komersial maupun non-komersial seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju. Potensi-potensi Mikroorganisme tersebut dapat dimanfaatkan untuk bidang farmasi, pertanian, dan industri. Namun, yang sangat disayangkan pengaturan tentang mikroorganisme secara nasional belum ada. Pengaturan yang ada hanyalah bersifat sektoral di kementerian/lembaga dan itu tidak secara khusus mengatur tentang Mikroorganisme, karena pengaturannya hanya sebatas bagian dari pengaturan Material Transfer agreement atau Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.

Selengkapnya..


JDIH LIPI BERHASIL INTEGRASI NASIONAL!!!

Kamis, 2017-07-27 - hukum

Jakarta, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI Kamis, 27 Juli 2017 resmi terintegrasi secara nasional. Jalan panjang pengintegrasian JDIH LIPI secara nasional ini telah berlangsung cukup lama, mulai dari pembangunan konten JDIH, pembangunan sistem, dan pengintegrasiannya dengan website jdihn.id (halaman web JDIH nasional) yang dibangun oleh Badan Perencanaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini tidak terlepas dari kerja sama BKHH dan TIM IT LIPI dengan Tim Teknis BPHN.

Selengkapnya..


SAATNYA REVISI PEDOMAN KERJA SAMA

Rabu, 2017-06-07 - hukum

Bogor-, Dalam melaksanakan kerja sama penilitian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selalu mengacu pedoman kerja sama yang tertuang dalam Perka LIPI nomor 8 tahun 2014. Dalam perjalanannya Perka LIPI ini dirasakan memiliki beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk menyempurnakannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Selasa, 6 Juni 2017, BKHH melaksanakan forum diskusi dengan mengundang Pusat Inovasi LIPI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.

Selengkapnya..


Manajemen PNS dan Jabatan Fungsional Peneliti

Selasa, 2017-05-16 - hukum

LIPI menyelenggarakan Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Perundang Undangan tentang Jabatan Fungsional Peneliti. Mengambil tempat di Auditorium Kampus LIPI Jakarta, hadir sebagai narasumber LT. Handoko – Deputi IPT LIPI, Joko Setiyono – Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat) LIPI dan Ratih Retno Wulandari juga dari Pusbindiklat LIPI. Konsultasi Publik ini dibuka oleh Wakil Kepala LIPI, Bambang Subiyanto dengan dihadiri peserta undangan perwakilan peneliti dari Puslitbang Kementerian dan Lembaga yang jumlahnya tidak kurang dari 120 peserta.

Selengkapnya..


ARTIKEL HUKUM

MENGULIK KEMBALI ASAS-ASAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Rabu, 2016-11-09 - hukum

Persoalan Pidana yang bermunculan akhir – akhir ini di berbagai pemberitaan media, khususnya media mainstream seringkali membuat kita aba

Selengkapnya..


Akhirnya Pemerintah Menerbitkan Perpu tentang Perlindungan Anak

Senin, 2016-05-30 - hukum

Dengan mempertimbangan keadaan yang genting dan memaksa, akhirnya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No

Selengkapnya..


Apakah PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya?

Senin, 2016-03-14 - hukum

UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tuga

Selengkapnya..


Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan

Rabu, 2015-11-04 - rachmat

Pada dasarnya, berdasarkan penelusuran kami dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) -yang merupakan landasan hukum sistem peradila

Selengkapnya..


Konsultasi Seputar Hukum di lingkungan LIPI :

  • Tanya : Apa landasan peraturan mengenai perlunya membangun sistem JDIH?
    Jawab : Kepres No. 91 Tahun 1999 dan PerPres No. 33 Tahun 2012
  • Tanya : Kapan berlakunya suatu peraturan?
    Jawab : Sesuai dengan bunyi pasal 50 UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.Selengkapnya dapat dipelajari pada UU nomor 10 tahun 2004 tersebut.

Konsultasi Hukum lainnya ?