JDIH-LIPI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pengunjung

Online : 1 User
Hari Ini : 394
Kemarin: 830
Bulan Ini: 11554
Tahun Ini : 238044
Total Visitor: 546545
Total Hits: 739676 Hits


Best View in Firefox

Tentang Kami

Dasar Hukum JDIH Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  33  TAHUN  2012 

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL 


Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI adalah Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dibangun untuk melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, murah, cepat, dan akurat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BKHH LIPI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas dalam penyelenggaraan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang dokumentasi hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Terwujudnya website JDIH ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga mendukung kegiatan pendokumentasian hukum untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, produk hukum lainnya secara mudah, murah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  maupun Kemeneterian/LPNK, serta  masyarakat. Perubahan dan penyusunan regulasi kebijakan iptek disesuaikan dengan tantangan global, regional, dan nasional.

Maksud dan Tujuan JDIH

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum ini dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada pimpinan, pejabat dan pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada khususnya,  dan Kementerian/LPNK serta masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan dibidang penelitian dan teknologi secara cepat, tepat, dan akurat.

Fungsi JDIH

  1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang-undangan  dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
  4. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum;
  5. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan lembaga terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH bidang penelitian dan teknologi.