JDIH-LIPI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pengunjung

Online : 1 User
Hari Ini : 48
Kemarin: 225
Bulan Ini: 7695
Tahun Ini : 323015
Total Visitor: 631516
Total Hits: 860586 Hits


Best View in Firefox

Profil

PROFIL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

(JDIH – LIPI)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 adalah :

"wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat“

JDIH Nasional lahir berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, LIPI merupakan salah satu anggota dari JDIH Nasional berkomitmen menyelenggarakan pelayanan informasi-informasi hukum yang berbasis Teknologi Informasi dalam wadah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LIPI.

Terwujudnya website JDIH LIPI (http://jdih.lipi.go.id) ini selain untuk mengembangkan dan melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan LIPI juga mendukung kegiatan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat serta dapat bermanfaat bagi pengguna informasi hukum baik aparat penyelenggara negara, swasta, maupun anggota jaringan JDIH Nasional.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, pengelolaan JDIH LIPI dilakukan dengan membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, merupakan Biro yang membawahkan Bagian Hukum yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, koordinasi, dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

Keberadaan JDIH LIPI ini dimaksudkan untuk dapat mempermudah dalam pencarian dan penelusuran Peraturan Kepala LIPI dan produk hukum LIPI lainnya, sebagai media pemberian informasi hukum serta pembinaan hukum khususnya di lingkungan LIPI. Selain itu JDIH LIPI sebagai bagian dari JDIH Nasional juga ikut berperan serta dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsi LIPI dalam membangun iptek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Teknis Pengelolaan JDIH.